ARTICLES

Pengaturan penunjukan ppdp dalam putusan mahkamah konstitusi Pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD NRI”) Tahun 1945. Adapun isi dari Pasal 53 ayat (1) UU PDP sebelum dilakukannya pengujian adalah sebagai berikut: “(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor...

Quo Vadis Konfigurasi kepemiluan di Indonesia Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Pukul 14.42 WIB, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“Mahkamah Konstitusi RI”) mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 atas pengujian Pasal  1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi...

Transfer data pribadi dalam kesepakatan dagang amerika serikat-indonesia Cukup menghebohkan masyarakat Indonesia terkait dengan Perjanjian Perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan oleh Donald J. Trump pada 22 Juli 2025. Dalam perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia (“Agreement on Reciprocal Trade”) yang dikutip dari “https:/www.whitehouse.gov?” salah satu yang disepakati ialah: “Indonesia has committed to address barriers impacting digital trade, service and investment. Indonesia will provide...

perusahaan sebagai pengendali data pribadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) mengatur pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data di dalam suatu perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PDP. Penyesuaian dengan aturan yang ada dalam UU PDP tentunya wajib untuk dilakukan oleh suatu Perusahaan sebagai pengendali. UU PDP merupakan aturan yang memberikan pedoman kepada...