We are humbled to announce that Our Legal Team had succesfully assisted one of Our Client over wakaf’s Land Dispute at District Court of Sidoarjo, Surabaya and granted claims more than 2,5 billion rupiahs.
Justice Collaborator adalah istilah yang digunakan untuk pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat untuk mengungkap tindak pidana tertentu dengan memberikan informasi penting dan kesaksian serta bukti yang kuat.
Pada dasarnya asas non retroaktif adalah suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa undang-undang dan/atau kebijakan turunannya tidak dapat diterapkan untuk peristiwa yang telah terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.
Status Tersangka Mahasiswa UI yang meninggal dunia dicabut, Polri akui ada kesalahan prosedur.
Apa itu Kesalahan Prosedur?
Yap, Selasa tanggal 13 Februari 2023 ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskan Terdakwa Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama.
Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Ferdy Sambo telah terbukti melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan atas perbuatannya tersebut Majelis menjatuhkan Hukuman Mati.
Good Corporate Governance (GCG) adalah sekumpulan prinsip dan tata cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan operasi bisnis secara efektif dan etis. GCG melibatkan interaksi antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel.
Buyback Saham merupakan salah satu kebijakan perusahaan untuk membeli kembali saham-sahamnya yang beredar di pasaran. Tujuannya sangat beragam, ada yang bertujuan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar, meningkatkan harga saham, atau menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai sahamnya.
Kamis, tanggal 26 Januari 2023 kemarin DPR RI memberikan keterangan di dalam sidang perkara nomor 114/PUU-XX/2022 tentang pengujian sistem proposional terbuka dan tertutup.
Setelah terbukti cacat formil secara bersyarat oleh putusan MK, dan diperintahkan diperbaiki selambatnya 2 tahun, bukannya diperbaiki dalam bentuk Undang-Undang yang baru, Pemerintah justru menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.
