Mahkamah Konstitusi baru saja memutus Pengujian tentang syarat pencalonan Kepala Daerah. Putusan ini memberikan perubahan sangat signifikan menyangkut kemampuan partai-partai untuk mengusung calon-calon kepala daerah sendiri atau melalui koalisi. Sebelumnya, Undang-Undang Pilkada mengharuskan partai-partai memenuhi syarat minimal 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara. Angka ini terbilang berat bagi partai untuk mengusung calon sendiri sehingga mau tidak mau partai harus berkoalisi mengumpulkan kursi. Opsi koalisi suara juga hanya berlaku bagi partai yang memiliki kursi, sehingga partai-partai yang tidak memiliki wakil di DPRD tidak punya peluang untuk terlibat mengusung calon.

4 (empat) jenis perkara PHPU telah terjadwal dan akan ditangani oleh MK dalam beberapa hari ke depan. Keempat perkara itu adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Anggota DPR, PHPU Anggota DPD dan PHPU Anggota DPRD. Kesemuanya akan digelar oleh MK dalam persidangan terbuka dalam rentang bulan maret hingga April tahun 2024. Meski perkara ini rutin ditangani oleh MK sesuai jadwal Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali, namun perkara PHPU memiliki ketentuan pendaftaran yang berbeda dibanding perkara-perkara MK lainnya. Salah satunya soal Jangka Waktu pendaftaran perkara yang amat singkat. Rata-rata tersedia waktu tidak lebih dari 3 (tiga) hari atau 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mendaftarkan permohonannya.

Tinta biru sudah mewarnai jari kelingking masing-masing kita. Menandai pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2024 telah usai. Sudut-sudut jalan dan tempat umum yang sebelumnya ramai dengan foto-foto calon yang berkampanye juga sudah dibersihkan. Pemilu tahun 2024 sebagai Pemilu yang ke-13 yang pernah diselenggarakan di Indonesia telah berjalan cukup baik. Tibalah waktunya menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil perhitungan suara yang resmi dan final. KPU berencana mengumumkan hasil resmi dan final itu pada tanggal 20 Maret 2024.