Artikel
Media GRP

Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai bentuk implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

Pengesahan RUU Pelindungan KEtenagakerjaan sebagai bentuk implikasi putusan mahkamah konstitusi Nomor 168/puu-xxi/2023 Pada tanggal 06 Oktober 2026 lalu, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang diperkirakan baru akan berlaku pada tahun 2027 mendatang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bentuk tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tanggal 31 Oktober 2024 dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, para pemohon yang dalam hal ini adalah Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, serta 2 (dua) perorangan yakni Mamun, dan Ade Triwanto mendalilkan inkonstitusional terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian melalui permohonannya bahwa sejumlah norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tanteng Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) pada klaster ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuh 1945 (UUD 1945), yang pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Kepastian terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pekerja Alih Daya (Outsourcing), Waktu Istirahat (Cuti), Pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan hak pekerja lainnya seperti pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja. Dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan ini diketahui terdiri dari 23 bab serta telah mengatur beberapa ketentuan baru yakni di antaranya adalah penguatan sertifikasi kompetensi kerja melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan, integrasi data dan informasi ketenagakerjaan pemerintah pusat dan daerah, pengaturan dana cadangan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan, kepastian pelindungan hak-hak pekerja/buruh perempuan, kepastian pelindungan bagi tenaga kerja disabilitas, larangan atas penahanan dokumen pribadi, penguatan produktivitas tenaga kerja, perluasan ruang lingkup pelindungan bagi pekerjaan yang fleksibel, pelaksanaan surbei kebutuhan hidup layak, optimalisas pelindungan bagi pencari kerja, pengaturan penggunaan tenaga kerja asing, dan penguatan pelindungan pekerja alih daya pada BUMN. Akan tetapi, untuk dapat mengetahui apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini telah mengakomodasi tuntutan para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, tentunya tetap perlu dilihat terlebih dahulu secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut. Namun, diketahui bahwa draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan tersebut tidak dipublikasikan kepada publik sehingga banyak pihak, terutama di kalangan pemberi kerja dan pekerja/buruh, yang mempertanyakan bentuk dan isi yang termuat dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pembahasan pasal demi pasal dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berlangsung tertutup dan tidak melibatkan serikat buruh, walaupun sebelumnya serikat buruh sempat diundang pada Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi, serikat buruh tidak terlibat dalam proses pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Menurut beberapa sumber pemberitaan yang kredibel serta instansi terkait, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan banyak dikatakan sebagai bentuk realisasi yang dapat mengakomodasi tuntutan para pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena setelah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku, rezim hukum ketenagakerjaan yang selama ini telah diatur dalam UU 6/2023 pada klaster ketenagakerjaan akan berubah. Dengan adanya RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang sebelumnya tergabung dalam UU 6/2023 dengan skema Omnibus Law kembali berdiri sendiri sebagai undang-undang yang mandiri. Dengan demikian, peraturan pelaksana UU 6/2023 yang terkait dengan ketenagakerjaan, seperti peraturan pemerintah, juga harus segera disesuaikan kembali, baik dicabut maupun diubah dengan peraturan baru dengan merujuk pada RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, publik, khususnya di kalangan pekerja/buruh dan pemberi kerja, banyak yang menanti bentuk serta isi yang termuat dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, mengingat klaster ketenagakerjaan merupakan bagian penting untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang dapat memberikan kepastian, keselamatan, kesehatan, hingga pelindungan bagi para pekerja/buruh maupun pemberi kerja di Indonesia. RUU Perlindungan Ketenagakerjaan juga dibentuk untuk mendorong perluasan lapangan kerja, peningkatan kompetensi dan produktivitas, pemberian upah yang adil dan layak, serta keharmonisan dan keadilan dalam hubungan industrial, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dunia kerja dan transformasi digital. Share: Print Twitter WhatsApp LinkedIn Leave a Reply Cancel reply Logged in as Media GRP. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message* Δ Comprehensive law services for your constititional rights Address 18 Office Park Building, Jl. TB Simatupang No.18 Lantai 6, Suite B, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520 Get In Touch Email: partner@grplaw.id Phone: 021-50112216 Youtube Instagram Linkedin

Read More »
Artikel
Media GRP

Perkara Ijazah Wakil Presiden: Sampai Mana Mahkamah Konstitusi Boleh Melangkah?

Perkara ijazah wakil Presiden: Sampai mana mahkamah konstitusi boleh melangkah? PENDAHULUAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 meninggalkan kesan janggal bagi masyarakat. Di satu sisi, Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Di sisi lain, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak ditemukan dokumen yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma tanda tamat pendidikan setara SLTA di luar negeri. Sebagian orang membaca putusan ini sebagai kemenangan, sebagian lainnya membacanya sebagai kekecewaan. Dari sini muncul pertanyaan, jika sebuah pengadilan konstitusi melihat kemungkinan syarat pencalonan tidak terpenuhi, mengapa tidak ada akibat hukum apa pun terkait jabatan yang bersangkutan? Jawabannya terletak pada empat batas. Pertama, batas waktu: permohonan masuk 690 hari setelah pelantikan, ketika status calon berakhir menurut pertimbangan Mahkamah sendiri. Kedua, batas pemohon: para pemohon bukan peserta Pilpres 2024, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum. Ketiga, batas amar: temuan Mahkamah tentang ijazah berada dalam pertimbangan, bukan dalam amar, sehingga tidak mengubah status jabatan. Keempat, batas jalur: PHPU bukan forum yang dirancang untuk mempersoalkan syarat pencalonan, sedangkan jalur konstitusional untuk mempersoalkan wakil presiden yang sedang menjabat adalah pemakzulan menurut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Tulisan ini tidak berhenti pada penjelasan tersebut, sebab menjelaskan belum sama dengan menilai. Ada tiga posisi yang diambil. Pertama, penolakan Mahkamah dapat dipertahankan menurut hukum acara karena permohonan yang terlambat, salah forum, dan diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Kedua, yang jauh lebih sulit dipertahankan adalah cara Mahkamah sampai ke sana, perkara yang diakui di luar objek PHPU tetap diregistrasi, disidangkan, dan diberi PMK Khusus tentang tahapan dan jadwal, lalu menghasilkan temuan yang tidak berakibat hukum apa pun terhadap jabatan yang bersangkutan. Ketiga, semua jalan keluar yang biasa disebut hanya berlaku ke depan atau bergantung pada kehendak politik, sehingga untuk jabatan yang sedang berjalan, sistem tidak memberi jawaban. Perkara ini pada dasarnya adalah perkara tentang batas: batas waktu, pemohon, amar, dan jalur. Dari sudut itulah setiap persoalan di atas dibahas. Penilaian ini juga tidak dapat dilepaskan dari krisis kepercayaan yang melekat pada Mahkamah sejak Putusan 90/PUU-XXI/2023, yang dibahas pada bagian akhir pembahasan. PEMBAHASAN Ketika Permohonan Datang Terlambat dan Melalui Pintu yang Tidak Disediakan Permohonan ini diajukan pada 10 September 2026 oleh dua belas pemohon yang dipimpin oleh Denny Indrayana, dalam bentuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden. PHPU dirancang untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara, dengan tenggat pengajuan hanya 3 hari sejak hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Tenggat sesingkat itu bukan kebetulan, sebab transisi kekuasaan nasional tidak boleh menggantung dalam ketidakpastian. Penetapan hasil oleh KPU terjadi sebelum pelantikan Gibran pada 20 Oktober 2024, sedangkan permohonan ini masuk 690 hari, atau hampir 23 bulan, setelah pelantikan. Kuasa hukum pemohon mengakui bahwa menurut hukum acara, permohonan itu sudah kedaluwarsa. Mereka bersandar pada keadilan substantif sebagaimana dalam sengketa Pilkada Sabu Raijua dengan tiga dalil. Pertama, pengecualian bagi calon berpendidikan luar negeri dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 lahir tanpa uji publik dan konsultasi dengan DPR. Kedua, surat keterangan penyetaraan pendidikan terbit kurang dari 24 jam pada Agustus 2019. Ketiga, syarat pencalonan bersifat kumulatif sehingga pencalonan batal sejak awal. Mahkamah tidak menganggap dalil-dalil itu remeh. Namun, pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu oleh Mahkamah bukan apakah dalil itu benar, melainkan apakah permohonan itu dapat diperiksa. Ada beberapa hambatan yang harus dilewati pemohon sebelum isi dalilnya disentuh, yaitu waktu yang terlewat 690 hari, jenis sengketa yang bukan perselisihan hasil suara melainkan syarat pencalonan dan status pemohon yang bukan peserta pemilu. Kedudukan Hukum Bukan Sekadar Formalitas Hukum acara adalah aturan main tentang bagaimana sebuah perkara diajukan, diperiksa, dan diputus di pengadilan. Untuk permohonan ini, aturan mainnya bersumber dari empat aturan: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberi Mahkamah Konstitusi kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum; UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur cara berperkara di Mahkamah; Pasal 475 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur sengketa hasil Pilpres, termasuk siapa pemohonnya dan tenggat pengajuannya; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang Diajukan pada Tahun 2026, yang menjabarkan tahapan dan jadwal persidangan, sedangkan tata beracaranya tetap mengacu pada PMK Nomor 4 Tahun 2023. Berdasarkan aturan-aturan itu, pemeriksaan melewati dua pintu secara berurutan. Pintu pertama adalah kewenangan Mahkamah, termasuk objek sengketa dan tenggatnya, serta kedudukan hukum (legal standing) pemohon, apakah Mahkamah berwenang mengadili perkara itu, dan apakah pemohon adalah pihak yang oleh aturan diberi hak untuk mengajukannya. Pintu kedua, yang hanya terbuka bila pintu pertama terlewati, adalah pokok permohonan. Urutan ini bukan prosedur yang dapat dinegosiasikan, sebab pintu pertama menentukan apakah Mahkamah boleh masuk ke substansi atau tidak. Ada satu catatan penting tentang sumber aturan keempat. Pada Pilpres 2024, tata beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024. Untuk perkara yang diajukan pada 2026, Mahkamah menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur tahapan dan jadwal penanganannya, sementara ketentuan tentang siapa yang berhak mengajukan permohonan tetap bersumber pada PMK Nomor 4 Tahun 2023. Di situlah letak persoalannya, permohonan diregistrasi sebagai PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang pokok perkaranya adalah syarat pencalonan yang dipersoalkan setelah pelantikan, berada di luar objek PHPU. Karena itu, pintu pertama menjadi penentu dan harus dijawab terlebih dahulu. Dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pihak yang mengajukan permohonan adalah pasangan calon peserta pemilu. Dua belas Pemohon dalam perkara ini bukan pasangan calon peserta pemilu, melainkan dari unsur warga sipil, mantan pejabat serta pihak yang merasa memahami persoalan dan merasakan ketidakadilan dalam Pilpres 2024. Dalam hukum acara, keprihatinan publik tidak sama dengan hak mengajukan sengketa hasil pemilu. Mahkamah mengabulkan eksepsi tentang kedudukan hukum itu dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Aturan ini sering terdengar kaku, padahal fungsinya menjaga. Jika setiap orang yang merasa paham dapat menggugat hasil pemilu presiden, forum PHPU berubah dari mekanisme penyelesaian sengketa antarpeserta menjadi arena terbuka yang tidak lagi memiliki ujung. Kepastian hasil pemilu, yang menjadi alasan adanya tenggat 3 hari, akan kehilangan maknanya. Maka kedudukan hukum bukan penghalang bagi

Read More »
Artikel
Media GRP

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Batas-Batas Konstitusional dalam Dinamika Revisi UU Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Batas-Batas Konstitusi dalam Dinamika Revisi UU Pemilu Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum kembali membawa sejumlah persoalan lama ke tengah ruang publik. Salah satunya adalah mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Sejumlah gagasan telah disampaikan, mulai dari mempertahankan angka 4 persen, menaikkannya menjadi lebih dari 5 persen, hingga mendorong angka 6 atau bahkan sampai pada angka 7 persen. Perdebatan tersebut pada dasarnya sah. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah DPR bersama Presiden, memiliki kewenangan untuk mendesain sistem pemilu. Namun, terdapat satu persoalan yang tidak boleh dilewati begitu saja: sejauh mana pembentuk undang-undang boleh mendesain ulang sistem Pemilu setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena desain Pemilu bukan semata-mata persoalan kebijakan politik. Di dalamnya terdapat hak konstitusional warga negara, prinsip kedaulatan rakyat, proporsionalitas, kepastian hukum, serta hubungan antara suara rakyat dan representasi politik. Dengan demikian, kewenangan pembentukan suatu undang-undang, terlebih yang menyangkut pelaksanaan kedaulatan rakyat, tidak pernah berdiri di ruang yang sepenuhnya bebas.   Ketika Putusan MK Mengubah Makna Norma Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur presidential threshold bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai rezim ambang batas pencalonan presiden tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, termasuk hak politik dan kedaulatan rakyat. Putusan tersebut memberikan pelajaran penting: suatu norma yang telah dibentuk melalui proses legislasi tidak menjadi kebal terhadap pengujian konstitusional hanya karena norma tersebut merupakan hasil kompromi politik di lembaga yang membentuk undang-undang. Hal yang berbeda terjadi terhadap parliamentary threshold. Dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menghapus angka 4 persen. Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024, tetapi menjadi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang dilakukan perubahan terhadap norma maupun besaran parliamentary threshold dengan berpedoman pada persyaratan yang ditentukan Mahkamah. Mahkamah sekaligus memberikan sejumlah parameter. Perubahan parliamentary threshold harus menjaga proporsionalitas sistem pemilu, mencegah terlalu banyak suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi, tetap diarahkan pada penyederhanaan partai politik, diselesaikan sebelum tahapan Pemilu 2029, serta melibatkan publik secara bermakna. Di titik inilah persoalan sesungguhnya dimulai. Jika pembentuk undang-undang memang memiliki kewenangan menentukan angka parliamentary threshold, apakah berarti pembentuk undang-undang dapat menentukan angka berapa pun yang dikehendakinya? Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Kewenangan Legislasi Bukan Kewenangan Tanpa Batas Konstitusi memang memberikan kewenangan kepada DPR bersama Presiden untuk membentuk undang-undang. Akan tetapi, kewenangan tersebut tetap merupakan kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks parliamentary threshold, Mahkamah sendiri telah menegaskan bahwa penentuan ambang batas merupakan open legal policy pembentuk undang-undang sepanjang ditentukan berdasarkan metode dan argumentasi yang memadai, tidak bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta tetap menjaga rasionalitas dan proporsionalitas sistem pemilu. Maka, ketika muncul gagasan menaikkan angka parliamentary threshold menjadi 5 persen, 6 persen, atau 7 persen, persoalannya bukan semata-mata apakah DPR boleh menentukan angka tersebut. Persoalannya jauh lebih mendasar: Atas dasar apa angka tersebut ditentukan? Apa metode yang digunakan? Berapa banyak suara pemilih yang berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi? Apakah peningkatan angka tersebut benar-benar diperlukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian? Apakah terdapat bukti dan jaminan bahwa angka yang lebih tinggi akan menghasilkan parlemen yang lebih efektif? Dan yang paling penting, apakah keuntungan yang hendak dicapai melalui penyederhanaan partai yang berbanding lurus dengan ‘hangusnya’ hak politik warga negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan upaya untuk mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang. Justru sebaliknya. Pertanyaan tersebut adalah konsekuensi dari kewenangan itu sendiri. Sebab kewenangan menentukan kebijakan publik selalu diikuti oleh kewajiban untuk memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.   Apakah Masalah yang Telah Dinyatakan Inkonstitusional Dapat Dihidupkan Kembali? Di sinilah pertanyaan yang lebih sulit perlu diajukan: Apakah kewenangan legislasi dapat digunakan untuk menghasilkan norma baru yang secara substansial menghidupkan kembali persoalan yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi? Secara formal, pembentuk undang-undang tentu dapat menyusun norma baru. Tetapi hukum tidak hanya mengenal persoalan bentuk. Ia juga mengenal persoalan substansi. Jika suatu norma dinyatakan inkonstitusional karena alasan tertentu, kemudian norma tersebut dihapus dan diganti dengan rumusan baru yang pada hakikatnya menghasilkan persoalan konstitusional yang sama, maka perubahan redaksi semata tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Hukum tidak boleh berhenti pada pertanyaan: apakah rumusannya berbeda? Ia juga harus bertanya: apakah persoalan konstitusional yang dahulu dinyatakan bermasalah benar-benar telah diselesaikan? Di sinilah pentingnya membedakan antara membentuk norma baru dan menghidupkan kembali norma lama dalam bentuk yang berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar koreksi terhadap susunan kata dalam sebuah undang-undang. Dalam perkara tertentu, putusan MK mengoreksi cara negara menggunakan kekuasaannya terhadap warga negara. Oleh karenanya, tindak lanjut terhadap putusan MK seharusnya tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap amar putusan. Pembentuk undang-undang juga perlu memahami ratio decidendi dan batas-batas konstitusional yang melandasi putusan tersebut.   Putusan MK Bukan Sekadar Saran Pada akhirnya, kita perlu kembali kepada prinsip yang sederhana. Putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar saran. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari hukum yang mengikat dan harus ditempatkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, menghormati putusan MK bukan berarti membekukan kewenangan pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang tetap dapat melakukan evaluasi, koreksi, bahkan mendesain ulang sistem Pemilu. Yang berubah adalah ruang geraknya. Setelah MK menjatuhkan putusan, ruang kebijakan tersebut tidak lagi dapat dipahami sebagai ruang kosong. Ia telah memiliki batas-batas konstitusional yang harus dihormati. Dalam persoalan parliamentary threshold, misalnya, pembentuk undang-undang tidak sekadar diminta mengganti angka 4 persen dengan angka lain. Mahkamah meminta perubahan tersebut dilakukan berdasarkan metode dan argumentasi yang memadai, menjaga proporsionalitas, mendorong penyederhanaan partai, serta melibatkan publik secara bermakna. Dengan demikian, apabila angka parliamentary threshold hendak dinaikkan, argumentasi konstitusionalnya harus dapat diuji secara terbuka. Bukan karena setiap kebijakan DPR harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan MK, melainkan karena setiap kebijakan yang menyentuh hak konstitusional warga negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada konstitusi.   Publik Tidak Boleh Ditempatkan di Luar Ruang Perumusan Ada satu hal lain yang tidak kalah penting. Pemilu bukan milik partai politik semata, sebab Pemilu adalah instrumen kedaulatan rakyat. Partai politik memang merupakan peserta Pemilu dan memiliki kepentingan yang sah terhadap desain sistem kepemiluan. Namun, kepentingan partai politik tidak boleh menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan bagaimana suara rakyat dikonversi menjadi representasi politik. Karena itu, pembahasan revisi UU Pemilu

Read More »
Artikel
Media GRP

Regulatory Compliance Dalam Praktik Patent Evergreening Pada Perusahaan Farmasi

Regulatory compliance dalam praktik patent evergreening pada perusahaan farmasi Dalam sektor farmasi, kepatuhan terhadap  paten menjadi penting khususnya dalam produksi obat sebab obat sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis obat sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis yakni obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat baru yang diproduksi oleh perusahaan farmasi (inventor) dimana perusahaan tersebut memiliki hak ekslusif untuk memproduksi dan menjual obat tersebut tanpa pesaing selama masa paten berlaku. Sementara itu, obat generik adalah obat yang masa patennya telah habis sehingga obat tersebut dapat diproduksi oleh siapapun. Keberadaan obat paten sejatinya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada kemampuan intelektual manusia sekaligus sebagai insentif bagi inventor melalui hak ekslusif untuk memproduksi dan menjual paten tersebut. Di sisi lain, dengan adanya paten tersebut, obat yang dipatenkan cenderung akan memiliki harga yang tinggi karena paten menghalangi masuknya kompetitor untuk membuat obat serupa. Oleh karenanya terdapat pembatasan masa paten dimana setelah masa paten tersebut habis, maka temuan dari inventor dapat diproduksi oleh pihak lainnya untuk membuka ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dan menjadikan masyarakat mendapatkan produk dengan harga yang lebih terjangkau. Pemberian hak paten yang dibatasi tersebut merupakan titik tengah antara penghargaan kepada inventor dengan kepentingan masyarakat. Praktik Patent Evergreening dalam Industri Farmasi Pada faktanya, upaya menciptakan titik tengah antara penghargaan kepada inventor dan kepentingan masyarakat kerap dicederai dengan adanya Patent Evergreening yang merupakan bentuk monopoli paten. WHO Commission on Intellectual Property, Innovation, and Public Health mendefinisikan Patent Evergreening sebagai strategi dari pemilik paten untuk memperpanjang patennya lebih dari 20 tahun tanpa adanya manfaat tambahan yang nyata (Yash Tiwari dkk., 2025). Strategi tersebut biasanya dilakukan dengan cara mengajukan paten untuk perubahan yang kecil saja tanpa adanya manfaat tambahan yang signifikan (Roderik Ponds dkk., 2023). Hal tersebut pernah terjadi pada perusahaan farmasi besar asal swiss bernama Novartis yang memproduksi obat Glivec untuk mengobati Leukemia Mieloid Kronis dan Tumor Stroma Gastrointestinal. Novartis mengajukan permohonan paten atas obatnya tersebut di India pada tahun 2006, akan tetapi Mahkamah Agung India menolak permohonan tersebut dikarenakan obat tersebut hanyalah modifikasi dari zat yang sudah ada yaitu imatinib mesylate ke imanitib kristalin tanpa adanya kebaruan. Meskipun imatinib kristalin dapat lebih mudah terserap dalam aliran darah sebanyak 30% dibanding imatinib mesylate, hal tersebut belum memenuhi unsur kebaruan yang dipersyaratkan dalam permohonan paten India yakni sesuatu dianggap baru apabila adanya peningkatan efek penyembuhan. Penolakan permohonan paten tersebut berdampak pada masyarakat sebab terdapat perbedaan harga yang signifikan dimana harga Glivec di Amerika Serikat yang sudah dipatenkan mencapai USD 5.000 sementara itu di India terdapat versi generiknya yang dapat dibeli seharga USD 2.000 (Advika Photumsetty, 2019). Apabila permohonan paten yang diajukan oleh Novartis dikabulkan, tidak menutup kemungkinan masyarakat akan sulit untuk mendapatkaannya karena harganya yang tinggi. Dalam konteks Indonesia, penelusuran yang dilakukan oleh Tjokorde Istri Padmasawitri dan Amiiratu Muthiia Wisasani, yang merupakan apoteker dan peneliti bidang farmasi administratif sosial Indonesia, menunjukan setidaknya terdapat 20 obat yang memiliki setidak-tidaknya satu paten sekudender. Hal tersebut sejalan dengan yang terjadi di Amerika Serikat dimana 78% paten merupakan modifikasi dari obat-obat sebelumnya dan bukan sesuatu yang baru (Tjokorde Istri Padmasawitri & Amiiratu Muthiia Wisasani, 2026; Feldman, 2018). Kasus dan data faktual tersebut menunjukan pentingnya pengaturan mengenai patent evergreening.  Regulatory Compliance dan Konsekuensi Hukum Pengaturan mengenai patent evergreening di Indonesia sempat dihapus pada tahun 2024.  Pengaturan mengenai patent evergreening yang sempat dihapus kini diaktifkan kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 255/PUU-XXIII/2025 yang mengembalikan ketentuan Pasal 4 huruf f Undang-Undang Paten yang berbunyi: “invensi tidak mencakup: f. Temuan (discovery) berupa: Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.”   Dengan adanya kembali pengaturan tersebut, inventor harus memastikan bahwa produknya benar-benar suatu invention bukan discovery. Keduanya merupakan definisi yang berbeda dimana invention merupakan suatu yang baru sehingga dapat dipatenkan sementara discovery hanyalah penggunaan baru dari suatu produk atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada sehingga tidak dapat dipatenkan. Oleh karenanya, sebelum mengajukan permohonan paten, inventor harus memastikan setidaknya dua hal yakni pertama, produk yang didaftarkan bukan sekedar penggunaan baru dari produk yang sudah ada baik dari segi alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum. harus memastikan bahwa produknya benar-benar suatu invention bukan discovery. Keduanya merupakan definisi yang berbeda dimana invention merupakan suatu yang baru sehingga dapat dipatenkan sementara discovery hanyalah penggunaan baru dari suatu produk atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada sehingga tidak dapat dipatenkan. Oleh karenanya, sebelum mengajukan permohonan paten, inventor harus memastikan setidaknya dua hal yakni pertama, produk yang didaftarkan bukan sekedar penggunaan baru dari produk yang sudah ada baik dari segi alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem baik yang masih dilindungi Paten maupun yang sudah menjadi milik umum. Bagi para inventor, aturan tersebut menjadi pengingat bahwa pengajuan paten bukan sekedar penggunaan baru dari suatu produk atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada tanpa adanya khasiat yang bermakna. Apabila produk dari inventor tidak melampau batasan tersebut, maka permohonan paten dapat ditolak oleh Menteri Hukum. Selain itu, apabila inventor sudah diberikan paten oleh Menteri namun ada pihak yang berkeberatan maka dapat saja produk tersebut dimohonkan untuk dibatalkan oleh Komisi Banding apabila masih dalam jangka waktu paling lama 9 bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi paten atau dapat pula paten dari inventor digugat di Pengadilan Niaga. Sepanjang invensi yang diajukan oleh inventor memenuhi ketentuan Undang-Undang Paten, maka invensi tersebut pada prinsipnya dapat memperoleh perlindungan paten. Share: Print Twitter WhatsApp LinkedIn Leave a Reply Cancel reply Logged in as Media GRP. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message* Δ Comprehensive law services for your constititional rights Address 18 Office Park Building, Jl. TB Simatupang No.18 Lantai 6, Suite B, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520 Get In Touch Email: partner@grplaw.id Phone: 021-50112216 Youtube Instagram Linkedin

Read More »
Artikel
Gugum Ridho Putra

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 : Momentum Refleksi atas Tonggak Agenda Reformasi POLRI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 : MOMENTUM REFLEKSI DAN TONGGAK AGENDA REFORMASI POLRI Pada hari Kamis, 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“MK”) telah mengucapkan Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut bermula dari Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Para Pemohon pada Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 28 ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 2 Tahun 2002”). Perihal Permohonan Para Pemohon Para Pemohon, yakni Syamsul Jahidin yang berkedudukan hukum sebagai Advokat dan Christian Adrianus Sihite yang berkedudukan sebagai Mahasiswa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD NRI Tahun 1945”). Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”. Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002, menjelaskan: “Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Terkait dengan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, Para Pemohon mengajukan dasar dan alasan sebagai berikut: Bahwa menurut para Pemohon, norma Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”, bersifat imperatif dan telah jelas. Namun, karena ada Penjelasan, khususnya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”, telah menimbulkan multi tafsir karena anggota Polri yang masih berstatus aktif dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu, asalkan jabatan tersebut dianggap atas perintah Kapolri. Oleh karena itu, hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; Bahwa menurut para Pemohon, dengan adanya kata “atau” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 bersifat disjungtif yang memberikan pilihan bebas antara beberapa kondisi. Akibatnya, norma ini tidak tegas dalam melarang perangkapan jabatan bagi anggota Polri aktif, sehingga membuka peluang terjadinya konflik atau benturan kepentingan antara tugas utama di Polri dan jabatan lain di luar Polri, terganggunya independensi dan netralitas Polri di mana jika hal tersebut terjadi maka akan ada penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta bertentangan pula dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena penjelasan pasal telah mengaburkan maksud norma pokok dalam batang tubuh pasal yang justru mensyaratkan pengunduran diri atau pensiun; Bahwa menurut para Pemohon, suatu norma undang-undang harus konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi antara norma dalam batang tubuh dan penjelasan batang tubuh. Sebab, penjelasan suatu undang-undang merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh undang-undang. Terlebih penjelasan batang tubuh suatu undang-undang berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk undang-undang sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011). Oleh karenanya tafsir tersebut harus jelas dan tidak boleh memuat penjelasan yang justru menimbulkan ambigu untuk mengimplementasikan norma batang tubuh undang-undang. Oleh karena itu, penjelasan pasal tidak boleh menambah, mengurangi, atau mengubah makna batang tubuh pasal, melainkan hanya berfungsi menjelaskan. Apabila penjelasan pasal mengandung norma baru atau memunculkan makna yang berbeda dari batang tubuhnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; dan Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan secara tegas apabila Polri menjabat di luar Kepolisian maka harus beralih status dari Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ketentuan undang-undang aparatur sipil negara. Jika ada pengisian Jabatan Struktural di instansi sipil diisi oleh Polri tanpa pengalihan status jabatan maka peraturan perundang-undangan mengenai Kepolisian harus diubah dengan menambahkan daftar kementerian/lembaga lain dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, dan harus diakui bahwa jika terjadi seperti hal tersebut, berlaku asas peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum artinya kembali ke UU Polri tepatnya Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”.   Perihal Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Putusan tersebut memuat Amar sebagai berikut: AMAR PUTUSAN Mengadili: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dalam Pertimbangan Hukum Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengetengahkan persoalan konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 dengan membaginya ke dalam 2 (dua) issue utama, pertama terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Polri”). Issue kedua terkait dengan konsistensi norma dalam Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasan pasalnya. Pertimbangan Hukum Mahkamah Terkait Substansi Tugas Pokok dan Fungsi Polri Mahkamah memberikan pertimbangan dalam dengan melakukan telaah mengaitkan norma dalam Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 kepada Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Dalam telaahnya, Mahkamah mendasarkan analisis dan pertimbangannya sebagai berikut: Bahwa berkenaan dengan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang merupakan salah satu bagian dari keseluruhan UU Nomor 2 Tahun 2002, semangatnya harus dilihat dan dibaca secara keseluruhan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional

Read More »
Artikel
Gugum Ridho Putra

Pengaturan Penunjukan Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  151/PUU-XXII/2024

Pengaturan penunjukan ppdp dalam putusan mahkamah konstitusi Pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD NRI”) Tahun 1945. Adapun isi dari Pasal 53 ayat (1) UU PDP sebelum dilakukannya pengujian adalah sebagai berikut: “(1) Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat  atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.” Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa kewajiban penunjukan Pejabat atau Petugas Pelindungan Data Pribadi (“PPDP”) dilakukan dalam hal terpenuhinya ketiga unsur dalam buti a hingga c Pasal 53 ayat (1) UU PDP. Oleh karenanya ketentuan tersebut bersifat kumulatif, yang dimaknai bahwa ketentuan dalam poin a hingga c harus terpenuhi seluruhnya untuk Pengendali Data dan Prosesor Data Pribadi menunjuk PPDP. Hal ini mengartikan dipersempitnya ketentuan ini karena apabila salah satu saja kriteria dalam butir a hingga c tidak terpenuhi maka kewajiban untuk menunjuk PPDP tidak perlu dilakukan lagi oleh organisasi Pengendali Data dan Prosesor Data. Dikutip dari https://www.mkri.id/ bahwa menurut Mahkamah, rumusan yang tepat dalam Pasal 53 ayat (1) UU PDP adlah bersifat alternatif kumulatif yaitu menggunakan frasa “dan/atau” yang lazim digunakan dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam angka 90 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karenanya Amar Putusan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024, adalah sebagai berikut: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Noomor 196, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6820) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  Sehingga berdasarkan Amar Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya, oleh karenanya pemaknaan Pasal 53 ayat (1) UU PDP bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau salah dua syarat dalam butir 1 hingga c Pasal 53 ayat (1) UU PDP terpenuhi maka Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk PPDP, hal ini memperluas pemaknaan dari persyaratan dari Pengendali dan Prosessor Data Pribadi untuk menunjuk PPDP.     Share: Print Twitter WhatsApp LinkedIn Leave a Reply Cancel reply Logged in as Media GRP. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message* Δ Comprehensive law services for your constititional rights Address 18 Office Park Building, Jl. TB Simatupang No.18 Lantai 6, Suite B, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520 Get In Touch Email: partner@grplaw.id Phone: 021-50112216 Youtube Instagram Linkedin

Read More »
Artikel
Gugum Ridho Putra

Quo Vadis Konfigurasi Kepemiluan di Indonesia

Quo Vadis Konfigurasi kepemiluan di Indonesia Pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Pukul 14.42 WIB, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“Mahkamah Konstitusi RI”) mengucapkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 atas pengujian Pasal  1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (“Perludem”). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI menjatuhkan putusan sebagai berikut:   Dalam Pokok Permohonan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian; Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak dimaknai. “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”; Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”; Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.”; Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.   Putusan yang Menjadi Landmark Decision dalam Sejarah Konstitusi dan Kepemiluan di Indonesia  Putusan tersebut menjadi Landmark Decision sebab Mahkamah Konstitusi RI memberikan rumusan norma baru yang berimplikasi pada perubahan konfigurasi dan format Kepemiluan di Indonesia untuk tahun 2029 dan seterusnya. Rumusan norma baru tersebut secara tegas memisahkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilihan Legislatif, yang sejak tahun 2019 dilaksanakan secara serentak sebagaimana perintah dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 14/PUU-XI/2013. Kini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PUU-XXII/2024, keserentakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada telah diubah dan dipisahkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, menjadi 1. Pemilu Nasional a. Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; b. Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan c. Pemilihan Presiden/Wakil Presiden.  2. Pemilu Lokal: a. Pemilihan Calon anggota Dewan Rakyat Daerah Provinsi; b. Pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; c. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Sebagai Kesempatan Bagi Publik Untuk Menilai dan Mengevaluasi Penyelenggara Pemerintahan Serta Upaya Peningkatan Kualitas Pemilu BahwaLebih lanjut, Mahkamah Konstitusi RI menegaskan penilaian dan evaluasinya atas praktik penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang serentak pada tahun 2019 dan 2024. Menurut Mahkamah, dengan waktu penyelenggaraan Pemilu yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan Pilkada, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan umum. Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan model 5 (lima) kotak. Pengalaman di tempat pemungutan suara (TPS) membuktikan, fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu, misalnya paska pemungutan suara di TPS pada Pemilihan Umum 2019, karena soal teknis penghitungan suara yang rumit dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun meninggal dunia. Quo Vadis Konfigurasi Kepemiluan di Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan dengan mempertimbangkan perkembangan, dinamika serta tantangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Lokal, bersama dengan artikel singkat ini, Penulis mencoba memberikan solusi konstruktif-konstitusional agar tidak terjadi deadlock ketatanegaran. Adapun solusi tersebut antara lain: Penting untuk dilakukannya konsultasi dan koordinasi antara Pembentuk Undang-Undang dan Penyelenggara Pemilihan dengan Mahkamah Konstitusi RI terkait dengan perintah dan/atau larangan dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI; Kedepannya, Pembentuk Undang-Undang harus selalu up to date dengan perkembangan ketatanegaraan dan melaksanakan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI, sebagaimana kewajiban Pembentuk Undang-Undang dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011”); Pembentuk Undang-Undang harus melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dengan mengadopsi seluruh Putusan MK dan dengan memperhatikan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2029 dimulai; Pemerintah harus membentuk peraturan teknis untuk melaksanakan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi RI; Pemerintah harus segera membentuk peraturan teknis terkait perpanjangan masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dilengkapi dengan batasan-batasan pelaksanaan jabatan tersebut.  Hal-hal tersebut penting untuk dilakukan oleh seluruh pihak agar pembahasan dan penyusunan konfigurasi kepemiluan di Indonesia dapat menghasilkan produk hukum yang teerbaik dan komprehensif, untuk menjaga kualitas pemilihan, demokrasi yang satu tarikan nafas dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.  Problem Konstitusional dan Tantangan Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 135/PUU-XXII/2024 Putusan Mahkamah Konstitusi

Read More »
Artikel
Media GRP

Transfer Data Pribadi Dalam Kesepakatan Dagang Amerika Serikat-Indonesia

Transfer data pribadi dalam kesepakatan dagang amerika serikat-indonesia Cukup menghebohkan masyarakat Indonesia terkait dengan Perjanjian Perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang diumumkan oleh Donald J. Trump pada 22 Juli 2025. Dalam perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia (“Agreement on Reciprocal Trade”) yang dikutip dari “https:/www.whitehouse.gov?” salah satu yang disepakati ialah: “Indonesia has committed to address barriers impacting digital trade, service and investment. Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States.” Berdasarkan kesepakatan tersebut mengartikan bahwa “Indonesia telah berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang berdampak pada perdagangan, jasa, dan investasi digital, dimana Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat.” Sebagaimana dar kesepakatan tersebut Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data keluar dari wilayah Indonesia ke Amerika Serikat. Sehingga dari pernyataan tersebut kita harus menilik terhadap Undang-Undang Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang telah berlaku efektif di Indonesia. Bahwa terkait transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Indonesia diatur dalam Pasal 56 ayat (2), (3) dan (4) UU PDP yakni: 2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU. 3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat. 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi. Sehingga dalam ketentuan tersebut apabila transfer data pribadi ke luar wilayah hukum Indonesia wajib untuk memperhatikan dan memastikan bahwa negara yang menerima transfer Data Pribadi memiliki pelindungan data yang setingkat atau lebih tinggi dari UU PDP, dan apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka Pengendali Data Pribadi wajib untuk mendapatkan Persetujuan dari Subjek Data Pribadi yakni pihak yang memiliki Data Pribadi teersebut. Namun, hingga saat ini Lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi masih belum dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Harapannya dengan adanya Lembaga tersebut maka dapat menjadi pengawas terhadap transfer data pribadi di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. mengingat pula adanya kesepakatan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat yang memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi keluar dari wilayahnya ke Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya lembaga tersebut berfungsi memastikan bahwa UU PDP Indonesia dapat ditegakan dan pelaksanaan kesepakatan Indonesia-Amerika Serikat tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Share: Print Twitter WhatsApp LinkedIn Leave a Reply Cancel reply Logged in as Media GRP. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message* Δ Comprehensive law services for your constititional rights Address 18 Office Park Building, Jl. TB Simatupang No.18 Lantai 6, Suite B, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520 Get In Touch Email: partner@grplaw.id Phone: 021-50112216 Youtube Instagram Linkedin

Read More »
Artikel
Gugum Ridho Putra

PERUSAHAAN SEBAGAI PENGENDALI DATA PRIBADI

perusahaan sebagai pengendali data pribadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) mengatur pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data di dalam suatu perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PDP. Penyesuaian dengan aturan yang ada dalam UU PDP tentunya wajib untuk dilakukan oleh suatu Perusahaan sebagai pengendali. UU PDP merupakan aturan yang memberikan pedoman kepada pengendali data pribadi untuk dapat memproses data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dalam UU PDP memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dalam sektor perusahaan, akan tetapi secara umum perlu dilihat ketentuan dalam pasal 19 UU PDP yang menyebutkan bahwa “Pengendali Data Pribadi dan Prosessor Data Pribadi meliputi: Setiap orang; Badan Publik; dan Organisasi Internasional.”   Kemudian jika melihat ketentuan Pasal 1 angka 4 UU PDP juga dijelaskan bahwa, “Pengendali Data Pribadi adalah adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan memang tidak disebutkan secara eksplisit akan tetapi perlu juga untuk melihat ketentuan pasal 1 angka 7 UU PDP yang menyatakan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Dengan demikian melihat pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP kemudian ditafsirkan dengan Pasal 1 angka 7 UU PDP makan UU PDP juga mengatur sektor perusahaan yakni ketika suatu perusahaan yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. Oleh karenanya tiap perusahaan yang hendak melakukan pemrosesan data pribadi maka perusahaan tersebut wajib untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU PDP. Lebih lanjut UU PDP mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan pemrosesan data pribadi yang secara spesifik diatur dalam Bab IV Pasal 19 samapai Pasal 50 UU PDP. Salah satu kewajiban Pengendali Data Pribadi adalah wajib untuk memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Dasar pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi; b. Pemenuhan kewajiban perjanjian; c. Pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi; d. Pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi; f. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya Secara umum, Perusahaan yang hendak melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Persetujuan, wajib menyampaikan informasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU PDP bahwa, “Dalam hal pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan informasi mengenai: a. Legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; b. Tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. Jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; d. Jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; e. Rincian mengenai informasi yang dikumpulkan; f. Jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan g. Hak Subjek Data Pribadi.” Persetujuan dalam pemrosesan Data Pribadi tersebut dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. Persetujuan tersebut dapat disampaikan secara elektronik atau nonelektronik. Dalam hal persetujuan tersebut memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Data dibedakan secara jelas dengan hal lainnya; b dibuat dengan format yang dapat dipahami dan mudah diakses; dan c. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Selain itu terdapat pula beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang hendak melakukan pemrosesan data pribadi sebagaimana yang diatur dalam Bab IV Pasal 19 sampai Pasal 50 UU PDP, dua diantaranya adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU PDP yaitu: a. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Melihat daripada Pasal 35 UU PDP tersebut, perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi harus terlebih dahulu menyusun langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk melindungi data pribadi yang akan diproses tersebut. Dengan adanya langkah-langkah pemrosesan data pribadi akan memberikan jaminan keamanan bagi Subjek Data Pribadi ketika data pribadinya diproses oleh perusahaan. Bagi perusahaan penyusunan langkah teknis operasional pemrosesan data pribadi tersebut juga akan memberikan langkah preventif agar perusahaan tidak melanggar ketentuan dalam UU PDP yang bisa berujung pada pengenaan sanksi. Selain menyusun langkah teknis operasional pemrosesan data pribadi, perusahaan juga harus mengkualifikasi data pribadi yang akan dikelola olehnya berdasarkan tingkat risiko, apakah termasuk data pribadi dengan tingkat risiko tinggi atau rendah. Identifikasi tingkat risiko ini akan mempengaruhi pemrosesan data pribadi karena data-data pribadi yang memiliki resiko tinggi tentunya akan dikelola dengan lebih berhati-hati dibandingkan dengan data pribadi dengan risiko rendah (tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi dengan risiko rendah). Dengan demikian, bagi perusahaan yang hendak melakukan pemrosesan data pribadi maka perusahaan tersebut diharuskan untuk menyusun langkah teknis operasional pemrosesan data pribadi dan juga mengidentifikasi risiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh Perusahaan.   Share: Print Twitter WhatsApp LinkedIn Leave a Reply Cancel reply Logged in as Media GRP. Edit your profile. Log out? Required fields are marked * Message* Δ Comprehensive law services for your constititional rights Address 18 Office Park Building, Jl. TB Simatupang No.18 Lantai 6, Suite B, Kebagusan, Pasar Minggu, South Jakarta City, Jakarta 12520 Get In Touch Email: partner@grplaw.id Phone: 021-50112216 Youtube Instagram Linkedin

Read More »
Artikel
Gugum Ridho Putra

Menggapai Reputasi Internasional Harus Mengorbankan Hak Menunaikan Ajaran Agama (Hijab)?​

Hal yang kurang mengenakkan baru-baru ini dialami oleh salah satu dokter di salah satu rumah sakit besar di Jakarta. Kebijakan perusahaan mengatur penampilan demi reputasi internasional banyak dipertanyakan publik sehingga ramai dibahas di media sosial. Entah dari mana logika itu dibangun. Seolah-olah penggunaan atribut agama seperti hijab menjadi penghambat perusahaan mendapatkan reputasi bertaraf internasional.

Read More »

Comprehensive law services for your constititional rights

Address
Get In Touch