ARTICLES
Get inspired by our articles
- All
- Article
- Artikel
- Tata Negara
Mahkamah Konstitusi baru saja memutus Pengujian tentang syarat pencalonan Kepala Daerah. Putusan ini memberikan perubahan sangat signifikan menyangkut kemampuan partai-partai untuk mengusung calon-calon kepala daerah sendiri atau melalui koalisi. Sebelumnya, Undang-Undang Pilkada mengharuskan partai-partai memenuhi syarat minimal 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara. Angka ini terbilang berat bagi partai untuk mengusung calon sendiri sehingga mau tidak mau partai harus berkoalisi mengumpulkan kursi....
4 (empat) jenis perkara PHPU telah terjadwal dan akan ditangani oleh MK dalam beberapa hari ke depan. Keempat perkara itu adalah PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHPU Anggota DPR, PHPU Anggota DPD dan PHPU Anggota DPRD. Kesemuanya akan digelar oleh MK dalam persidangan terbuka dalam rentang bulan maret hingga April tahun 2024. Meski perkara ini rutin ditangani oleh MK sesuai jadwal Pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali, namun...
Tinta biru sudah mewarnai jari kelingking masing-masing kita. Menandai pemungutan suara dalam Pemilu tahun 2024 telah usai. Sudut-sudut jalan dan tempat umum yang sebelumnya ramai dengan foto-foto calon yang berkampanye juga sudah dibersihkan. Pemilu tahun 2024 sebagai Pemilu yang ke-13 yang pernah diselenggarakan di Indonesia telah berjalan cukup baik. Tibalah waktunya menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil perhitungan suara yang resmi dan final. KPU berencana mengumumkan hasil...
Dalam hukum internasional moderen, ada 2 (dua) ketentuan utama yang berkaitan dengan perang, diantaranya adalah Jus ad Bellum dan Jus in Bello. Jus ad Bellum berhubungan dengan ketentuan yang melarang menggunakan kekerasan atau perang sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan antar negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Masihkah dokter berhak mengatur dan mengurus profesinya sendiri? Pertanyaan ini muncul di benak saya pribadi dan mungkin juga di benak kebanyakan dokter hari ini terutama setelah membaca Undang-Udang Kesehatan yang baru saja disahkan. Diundangkan dengan teknik yang sama untuk membentuk Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 melibas setidaknya 11 (sebelas) undang-undang bertema pelayanan kesehatan.
